Home Profile

1. Sejarah

satpolpp.jpg
5 Tahun | view | Profile

Sejarah

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, bahwa  kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES,  dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran.
Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Satuan Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama dan penambahan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di era Otonomi Daerah, adapun secara rinci perubahan nama, dan perkembangan tugas pokok fungsi serta kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah  Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewonyang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya  menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
  2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
  3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Prajadiubah menjadi Pagar Baya.
  4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 nama Pagar Bayadiubah menjadi Kesatuan Pagar Praja.
  5. Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Prajadiubah menjadiPolisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
  6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
  7. Diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Prajasebagi Perangkat Daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.
  8. Ditindaklanjuti dengan PP No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tugas pokok dan fungsi adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ditambah dengan Fungsi Perlindungan Masyarakat. Dan dalam penjelasannya tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.
  9. Terakhir, kelembagaan Satpol PP dipertegas sejak tanggal 13 September 2011 dengan diterbitkannya Permendagri No.40 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia serta Permendagri No.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, seiring dengan perkembangan era Otonomi Daerah, kelembagaan Satpol PP diperluas hingga ke tingkat Kecamatan, dimana pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota. UPT Satpol PP Kabupaten/Kota di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Kasie Tramtib Kecamatan yang secara ex-officio sebagai Kasatpol PP tingkat kecamatan secara Teknis Administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada KASATPOL PP Kabupaten/Kota.

RINGKASAN
SEJARAH PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT JAWA TENGAH

PENGERTIAN.

PERLINDUNGAN MASYARAKAT atau disingkat LINMAS adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Zaman Sesudah Kemerdekaan sampai dengan sekarang.

  • Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil, diatur dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1962 dan KEPPRES Nomor 48 Tahun 1962 dan KEPPRES Nomor 128 Tahun 1962.
  • KEPPRES Nomor 55 Tahun 1972, bahwa Organisasi Pertahanan Sipil (HANSIP), dalam sistem Hankamrata merupakan komponen Hankam dan  ABRI, berdasarkan KEPPRES Nomor 56 Tahun 1972 Organisasi Pembinaan Pertahanan Sipil (HANSIP)  di serahkan MENDAGRI.
  • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil termasuk Markas Distrik Pertahanan Sipil di lingkungan Dinas / Instansi, Perusahaan dan  Proyek
  • Perubahan Markas Daerah (Mada) Hansip Tingkat Provinsi menjadi Mawil Hansip Provinsi dan Mares Hansip Kab / Kota menjadi Mawil Hansip Kab / Kota.
  • Keputusan Mendagri Nomor 37 Tahun 1989 yang mengatur peningkatan peran serta Hansip dalam Perlindungan Masyarakat  dan  penanggulangan
  • Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 dengan pertimbangan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, yang menyebutkan tugas dan fungsi berkaitan dengan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat saat ini dilaksanakan Satpol PP.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat.

HARI JADI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPPRES Nomor 128 Tahun 1962 Tentang perencanaan, penyelenggaraan, koordinasi dan pengawasan Pertahanan Sipil (HANSIP) dan Perlawanan Rakyat (WANRA) serta Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Nomor : MI/A/72/62 tanggal 19 April 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil (HANSIP), maka setiap tanggal 19 April, diperingati secara nasional sebagai Hari jadi Hansip/Linmas.

PERANAN / PENGABDIAN LINMAS

Meskipun Hari Jadi Hansip/Linmas baru ditetapkan tanggal 19 April 1962 namun perjuangan dan pengabdian Hansip/Linmas sebelumnya tidak dapat ditinggalkan dari keikutsertaannya dalam membantu menegakkan kemerdekaan dan terciptanya keamanan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengabdian Hansip/Linmas yang menonjol dalam membantu unsur Pemerintah, TNI dan POLRI diantaranya  :

  1. Membantu Operasi Pemulihan pada masa Agresi Belanda I dan II.
  2. Membantu Penumpasan Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948.
  3. Membantu Penumpasan DI / TII, PERMESTA.
  4. Membantu Penumpasan G 30 S/PKI Tahun 1965.
  5. Membantu Pengamanan Pemilu Tahun 1955 s.d Tahun 2004.
  6. Membantu Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008
  7. Membantu Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten / Kota.
  8. Membantu Operasi KAMTIBMAS Polri untuk Menanggulangi Gangguan Keamanan.
  9. Membantu Pemerintah dalam Pembangunan.
  10. Membantu Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.


2. Visi Misi

5 Tahun | view | Profile

Visi Misi

  • VISI

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

  • MISI

Misi 1 : Memantapkan birokrasi yang bersih, Efektif, Efisien dan Melayani,

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia,Unggul dan Berbudaya,

Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar Wilayah.

Misi 5 : Meningkatkan  Pengelolaan Sumber daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan .



3. Struktur Organisasi

WhatsApp_Image_2023-05-31_at_10_06_42_AM.jpeg
5 Tahun | view | Profile

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara

 

Kepala Satuan

 

 

Sekretaris

 

 - Subbag Perencanaan

 - Subbag Keuangan

 - Subbag Umum

 

 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

 

 - Seksi Pembinaan,Pengawasan, dan Penyuluhan

 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

 - Seksi Intelijen

 

 

Bidang Ketertibam Umum dan Ketentraman Masyarakat

 

 - Seksi Kerjasama

 - Seksi Operasi dan Pengendalian

 - Seksi Penertiban

 

 

Bidang Sumber Daya Aparatur

 

 - Seksi Pelatihan Dasar

 - Seksi Teknis Fungsional

 - Seksi Data dan Pengembangan

 

 

Bidang Perlindungan masyarakat

 

 - Seksi Bina Potensi Masyarakat

 - Seksi Satlinmas

4. Pejabat Struktural

5 Tahun | view | Profile

Pejabat Struktural

 

 

 

Mohon Maaf, Informasi belum di publish/diterbitkan.
Informasi pada halaman ini sedang dalam proses dan akan diterbitkan secepatnya.
Hubungi Satpol pp Kutai Kartanegara melalu link contact klik disini

5. Tugas Pokok dan Fungsi

5 Tahun | view | Profile

Tugas Pokok dan Fungsi

Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah dalam menegakakan Peraturan Daerah ( Produk Hukum Daerah ) dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat,yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Satpol PP:

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah ( produk hukum daerah ) dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi Satpol PP:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah;

4.Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyrakat dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPNS, dan aparatur lainnya;

5. Pengawasan terhadapa masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

6. Kepala Satpol

WhatsApp_Image_2023-05-31_at_10_09_01_AM.jpeg
5 Tahun | view | Profile

Kepala Satpol

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmat dan hidayah-Nya, Website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartenagara Provinsi Kalimantan Timur diselesaikan. Website ini dibuat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartenagara Provinsi Kalimantan Timur secara umum dan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap segala penyelenggaraan badan publik.

Dengan adanya Website dan Aplikasi SIAGA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartenagara Provinsi Kalimantan Timur kiranya diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi yang baik  dan luas kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran agar pelayanan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartenagara Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik.

H. Heldiansyah, S.H., M.H

Kasat Pol. PP Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

8. Pajak Banpol

3 Tahun | view | Profile

Pajak Banpol